Belibis.com – Suasana publik kini penuh geliat: sejak awal tahun, gelombang demonstrasi merebak di seantero negeri. Kita akan menelusuri lebih jauh mengapa wacana darurat militer tiba-tiba mengudara di tengah kegaduhan ini—apa latar belakangnya, siapa saja yang bereaksi, dan seberapa besar kemungkinan itu benar-benar terjadi.
Aksi Protes Mulai Mencuat ke Permukaan
Demonstrasi ini bermula dari protes tentang manfaat anggota DPR yang dianggap berlebihan, seperti tunjangan hunian sekitar Rp 50 juta per bulan—sekitar sepuluh kali lipat UMK Jakarta. Hal ini memicu kemarahan publik hebat dan memunculkan gelombang aksi protes di banyak kota besar. Banyak kerusuhan terjadi, menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta bentrokan serius antara aparat keamanan dan masyarakat pada akhir Agustus hingga awal September 2025.South China Morning Post+8suara.com+8CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia+8
Pemerintah merespons dengan mencabut tunjangan tersebut, menangguhkan perjalanan dinas luar negeri anggota DPR, dan Presiden Prabowo membatalkan kunjungan ke luar negeri demi fokus meredam situasi dalam negeri.The Australian+1
Mengapa Isu Darurat Militer Bermunculan?
1. Penempatan TNI di Ruang Publik Semakin Intens
Dalam memulihkan stabilitas, pemerintahan menurunkan aparat gabungan TNI dan Polri untuk patroli dan penjagaan gedung publik. Kehadiran TNI yang lebih terlihat ini memicu spekulasi bahwa militer mungkin mengambil alih — yakni skenario darurat militer (martial law).South China Morning Post+8CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia+8Kompas.tv+8
2. Revisi UU TNI Memicu Kekhawatiran Demokrasi
Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi UU TNI yang memungkinkan personel militer aktif memegang jabatan sipil—seperti di lembaga negara, BUMN, maupun birokrasi. Hal ini dinilai mengarah pada kebangkitan ‘dwifungsi’ ala Orde Baru, yaitu militer yang ikut mengatur urusan sipil.The Guardian+3Financial Times+3Wikipedia+3
3. Dinamika Politik dan Kenangan Masa Orde Baru
Kebijakan ini membangkitkan memori rezim otoriter dan memperkuat narasi bahwa pemerintahan saat ini bisa saja menapaki jalan serupa. Keterlibatan militer dalam urusan sipil yang sebelumnya dimoderasi sejak reformasi membuat publik waspada.Tempo.co
4. Bantahan Resmi dari TNI
Puncak spekulasi ini dibantah tegas oleh Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita. Ia menegaskan bahwa tidak ada niat sama sekali untuk memberlakukan darurat militer atau mengambil alih peran kepolisian. TNI hanya membantu Polri, dan soliditas antara kedua institusi tetap kuat.CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia+6Antara News+6Liputan6+6
“There is no intention to take over (through martial law), none at all,” ungkap Gen. Tandyo.Antara News
Dampak Terhadap Demokrasi dan Masyarakat
Publik semakin waspada terhadap potensi kemunduran demokrasi—tidak hanya dari penegakan keamanan tetapi juga dari perubahan struktur kelembagaan.
Isu darurat militer menjadi katalisator perdebatan publik: apakah langkah ini simbol stabilitas atau jendela masuk otoritarianisme.
Stigma publik terhadap militer semakin kompleks. Meski TNI kali ini hanya membantu, keraguan terhadap garis pembatas sipil-militer semakin menipis.
FAQ
FAQ
Apakah TNI benar-benar akan memberlakukan darurat militer?
Tidak. Wakil Panglima TNI telah secara resmi menyangkal rencana darurat militer—TNI hanya membantu Polri menjaga keamanan dan tidak berniat mengambil alih pemerintahan.CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia+1
Mengapa kehadiran TNI terasa menguat hingga menimbulkan spekulasi?
TNI diturunkan dalam skala besar untuk membantu keamanan. Ditambah dengan adanya revisi UU TNI yang memperluas peran militer di ranah sipil, publik melihat pola yang menggemakan masa lalu Orde Baru.Liputan6+4suara.com+4CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia+4
Apa saja perubahan dalam revisi UU TNI yang jadi sorotan?
Revisi ini memungkinkan personel militer aktif memegang posisi di lembaga negara, BUMN, dan pelayanan sipil. Kritik menyebutnya sebagai potensi kebangkitan ‘dwifungsi’, yang mengaburkan batas sipil-militer.The Guardian+3Financial Times+3Wikipedia+3
Apakah publik sudah bereaksi terhadap regulasi ini?
Ya. Aktivis, mahasiswa, dan LSM menggelar aksi penolakan yang masif. Banyak yang menuntut agar militer kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pemerintahan sipil.Wikipedia+1South China Morning Post
Kesimpulan & Call to Action
Di tengah demonstrasi yang memanas, isu darurat militer muncul sebagai refleksi kekhawatiran mendalam masyarakat akan kebangkitan otoritarianisme. Momen ini mengingatkan kita bahwa simbol stabilitas bisa berubah jadi pintu masuk kendali militer atas sipil—apabila kewaspadaan kita melemah.
Mari tetap kritis dan aktif dalam dialog demokrasi. Anda bisa komen, bagikan, atau baca artikel lainnya di Belibis.com untuk terus memperkuat kesadaran kolektif kita.
