Belibis.com – Persoalan tumpukan sampah di Pulau Dewata yang sempat disorot tajam oleh Presiden Prabowo Subianto kini mendapatkan tanggapan serius dari parlemen. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa krisis sampah di Bali sudah mencapai titik meresahkan dan harus segera ditangani melalui kebijakan prioritas dari pemerintah pusat.
Kritik tajam Prabowo dilontarkan saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor. Presiden menyoroti bagaimana sektor pariwisata yang seharusnya menjadi penggerak ekonomi utama dan penyerap tenaga kerja, justru terancam oleh masalah kebersihan. Prabowo secara eksplisit menyebut bahwa pantai-pantai di Bali dalam kondisi kotor, bahkan mengutip keluhan langsung dari tokoh-tokoh luar negeri yang kecewa. Ia mencontohkan pengalamannya bertemu menteri dan jenderal dari Korea yang menyebut Bali kini "so dirty" dan "not nice" setelah kunjungan mereka pada Desember 2025.
Menanggapi hal tersebut, Saleh Daulay membenarkan kondisi darurat sampah di sana. "Waktu di Bali, saya sudah pernah lihat sampah yang dimaksud. Tumpukannya menjulang tinggi. Sepertinya itu sudah ada sejak lama. Ini bukan masalah baru, dan pasti sudah meresahkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah," ujar Saleh kepada wartawan pada Selasa (3/2/2026).
Komisi VII, yang membidangi energi dan lingkungan hidup, melihat solusi penanganan sampah ini harus diintegrasikan dengan program nasional. Saleh mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan Bali dalam implementasi program pengolahan limbah sampah menjadi energi listrik, atau dikenal sebagai Waste to Energy (WTE).
Pemerintah sendiri telah mencanangkan pembangunan fasilitas WTE di 34 kota pada tahun ini sebagai bagian dari upaya besar mengatasi masalah sampah perkotaan. Menurut Saleh, Bali sepatutnya dijadikan sebagai provinsi utama yang didahulukan. Status Bali sebagai destinasi wisata global yang menjadi gerbang utama turis internasional menempatkannya pada posisi yang tak bisa ditunda lagi penanganannya.
"Dalam konteks perang melawan sampah, Bali sudah sepatutnya dijadikan sebagai salah satu yang perlu diutamakan untuk didahulukan dalam program WTE. Kami meyakini, Presiden Prabowo akan menyetujui percepatan ini mengingat perhatian beliau yang sangat besar terhadap isu kebersihan di sektor pariwisata," jelas Wakil Ketua Umum PAN tersebut.
Untuk mewujudkan solusi ini, Saleh menekankan pentingnya sinergi dan diskusi mendalam antara kementerian terkait di tingkat pusat dan pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Pemerintah Provinsi Bali harus segera duduk bersama untuk menyusun rencana aksi terpadu dan menjamin pendanaan serta implementasi program dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Selain program WTE skala besar, Saleh juga mendorong Pemprov Bali untuk aktif berpartisipasi dalam program-program pendukung lainnya yang berfokus pada pengelolaan sampah dari sumbernya. Program seperti Gerakan Indonesia Asri, Optimalisasi Bank Sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle), serta inisiatif Rumah Maggot (menggunakan larva untuk mengurai sampah organik) perlu diperkuat di tingkat desa dan komunitas.
"Sampah itu memang tidak baik. Tidak ada alasan untuk berdiam diri dan menunda-nunda. Apa yang bisa dikerjakan sekarang, jangan tunggu sampai esok lusa," tegas Saleh.
Lebih lanjut, Komisi VII DPR menyatakan kesiapan untuk mengawasi pelaksanaan program ini dan berpartisipasi penuh jika diperlukan regulasi khusus untuk mempercepat penanganan sampah, khususnya di daerah wisata strategis. Saleh menyimpulkan bahwa isu kebersihan adalah cerminan kemajuan suatu bangsa.
"Suatu negara dikatakan maju jika negara itu bersih. Hanya di tempat bersih orang akan tenang dan nyaman untuk hidup dan tinggal. Karena itu, tidak salah bila disebut bahwa kebersihan adalah ciri utama negara maju. Jika kita ingin pariwisata maju, kebersihan adalah prasyarat mutlak," tutupnya, memberikan penekanan filosofis pada pentingnya lingkungan yang bersih sebagai fondasi pembangunan. (***)
