Alarm Keseimbangan Fiskal
Munculnya kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk praktisi perpajakan, bukan tanpa alasan. Jika instrumen pajak terus ditekan tanpa adanya diversifikasi pendapatan, dikhawatirkan daya beli masyarakat akan tergerus, yang pada akhirnya justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang menjadi mesin utama sumber pajak itu sendiri.
“Pemerintah perlu menjaga keseimbangan yang presisi. Menaikkan target pendapatan adalah keharusan, namun cara yang ditempuh tidak boleh mematikan gairah dunia usaha maupun menekan konsumsi rumah tangga.”
Diversifikasi Pendapatan Negara
Lantas, apa opsinya? Jurnalis ekonomi melihat adanya ruang yang masih luas dalam optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan dan efisien, serta peningkatan performa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diharapkan mampu menjadi penopang selain sektor perpajakan.
Selain itu, efisiensi belanja negara menjadi kunci utama. Sebelum meminta lebih banyak dari kantong wajib pajak, pemerintah diingatkan untuk menyisir kembali anggaran-anggaran yang dianggap tidak produktif atau mengalami kebocoran. Prinsip spending better harus menjadi ruh dalam penyusunan APBN 2026.
Tantangan Global dan Domestik
Penyusunan APBN 2026 juga tidak terlepas dari bayang-bayang ketidakpastian global. Fluktuasi harga komoditas dan suku bunga internasional memaksa tim ekonomi pemerintah untuk tetap waspada. Di sisi domestik, transformasi digital ekonomi diharapkan bisa menyumbang basis pajak baru secara sukarela melalui kemudahan sistem, bukan melalui kebijakan yang bersifat restriktif.
Target Rp3.153 triliun adalah sebuah tantangan integritas fiskal. Keberhasilan APBN 2026 tidak akan diukur dari seberapa banyak pajak yang berhasil dikumpulkan, melainkan dari seberapa efektif dana tersebut dikelola untuk kesejahteraan tanpa membebani satu pilar ekonomi secara berlebihan.
