Belibis.com – Wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)—mencakup PNS dan PPPK—untuk 2026 kembali jadi pembicaraan publik.
Namun pemerintah belum mengunci keputusan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, penentuan nasib kebijakan itu masih menunggu pembacaan kondisi fiskal dan pergerakan indikator ekonomi pada awal tahun.
Pernyataan Purbaya disampaikan setelah beberapa bulan terakhir muncul sinyal bahwa kesejahteraan aparatur negara masuk agenda prioritas dalam kerangka rencana kerja pemerintah. Di sisi lain, ruang belanja negara dan kebutuhan pembiayaan program-program lain juga menjadi faktor yang tak bisa dinegosiasikan. Karena itu, pemerintah memilih menahan diri dari “janji cepat” sebelum angka-angka ekonomi berbicara lebih jelas.
“Tunggu Satu Triwulan Lagi”: Kunci Ada di Arah Ekonomi dan Fiskal
Dalam penjelasannya di penghujung tahun, Purbaya memberi isyarat bahwa pemerintah tidak ingin tergesa-gesa. Ia menyebut masih membutuhkan waktu setidaknya satu kuartal untuk membaca arah ekonomi yang lebih “sinkron” dan stabil sebagai dasar pengambilan keputusan.
Mengapa kuartal I penting? Awal tahun biasanya menjadi periode “uji realitas” bagi asumsi makro yang dipakai dalam perencanaan anggaran: penerimaan pajak dan bea, dinamika harga komoditas, inflasi, suku bunga, hingga nilai tukar.
Ketika indikator bergerak di luar perkiraan, pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja—termasuk belanja pegawai.
Purbaya juga menyiratkan bahwa pembahasan teknis yang lebih mendalam baru memungkinkan pada triwulan II. Alasannya, pada periode itu berbagai variabel yang berdampak langsung pada belanja pemerintah biasanya sudah lebih terbaca. Dengan kata lain, keputusan soal gaji ASN 2026 tidak berdiri sendiri—ia melekat pada gambaran besar kemampuan fiskal.
Sudah Dibahas dengan MenPAN-RB, tetapi Belum Masuk Tahap Final
Isu gaji ASN 2026 bukan topik baru di meja pemerintah. Purbaya menyebut, pembicaraan kenaikan gaji ikut menjadi salah satu agenda ketika ia bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widiyantini pada akhir Desember 2025. Pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa lintas kementerian sudah membuka kanal komunikasi, meski keputusan akhir belum diketok.
Sebelumnya, pada November 2025, MenPAN-RB juga menyatakan pihaknya belum melakukan komunikasi lanjutan secara langsung dengan Menkeu mengenai skema kenaikan gaji, tetapi sudah menyampaikan surat. Dalam bahasa sederhana: usulan dan aspirasi sudah masuk, kajian fiskal masih berjalan, dan keputusan masih menunggu waktu yang dinilai tepat.
Kenaikan gaji baru benar-benar menjadi kepastian ketika pemerintah menetapkan kebijakan anggaran dan/atau regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan.
Landasan Wacana: Perpres 79/2025 dan Program Hasil Terbaik Cepat
Mengapa isu gaji ASN kembali mencuat? Salah satu pemicunya adalah dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025. Dalam pemutakhiran tersebut, pemerintah menempatkan sejumlah agenda sebagai program prioritas yang ditargetkan menghasilkan output signifikan dalam waktu cepat.
Di dalam kerangka itu, agenda kesejahteraan aparatur negara disebut masuk paket Program Hasil Terbaik Cepat.
Bahkan, terdapat penekanan bahwa kenaikan gaji diarahkan terutama untuk kelompok tertentu—seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh—serta turut mencakup TNI/Polri dan pejabat negara.
Delapan Program Hasil Terbaik Cepat yang Jadi Sorotan
Untuk memberi konteks, berikut delapan program yang banyak dikutip sebagai “program hasil terbaik cepat” dalam pemutakhiran RKP 2025:
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan penuntasan TBC serta penguatan layanan rumah sakit kabupaten.
- Peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan lumbung pangan.
- Pembangunan sekolah unggul terintegrasi serta renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan.
- Penguatan program kartu-kartu kesejahteraan dan kartu usaha untuk mengurangi kemiskinan ekstrem.
- Kenaikan gaji ASN (dengan fokus tertentu), termasuk TNI/Polri dan pejabat negara.
- Pembangunan infrastruktur desa/kelurahan, BLT, serta dorongan penyediaan rumah murah bersanitasi.
- Pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) serta target peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB.
Dengan daftar tersebut, terlihat bahwa isu gaji ASN ditempatkan berdampingan dengan program besar lain yang menuntut pendanaan tidak kecil. Inilah titik tarik-menarik yang membuat pemerintah cenderung berhati-hati: ketika banyak program diprioritaskan, ruang fiskal harus dibagi dengan disiplin.
Kenapa Pemerintah Tidak Langsung Memutuskan?
Dalam dunia anggaran negara, belanja pegawai adalah pos yang sensitif sekaligus strategis. Sensitif, karena menyangkut kesejahteraan jutaan keluarga ASN dan efeknya terasa langsung pada daya beli. Strategis, karena setiap penyesuaian gaji berdampak pada struktur belanja pusat dan daerah, termasuk turunan komponen tunjangan maupun perhitungan belanja rutin ke depan.
Itulah sebabnya Menkeu menautkan pembahasan gaji dengan kondisi keuangan negara dan indikator ekonomi. Bila penerimaan negara bergerak sesuai target dan kebutuhan belanja prioritas dapat dikelola, peluang kebijakan lebih terbuka. Namun bila terdapat tekanan—misalnya kebutuhan penanganan bencana, gejolak harga pangan, atau koreksi asumsi makro—pemerintah biasanya memilih menata ulang skala prioritas.
Pada Oktober 2025, dalam pembahasan terpisah, muncul juga catatan bahwa belum terlihat alokasi kenaikan gaji dalam dokumen anggaran 2026 pada saat itu, serta pemerintah disebut belum menerima arahan kebijakan final mengenai kenaikan gaji.
Pernyataan semacam ini menegaskan bahwa “keputusan fiskal” adalah pintu terakhir sebelum kebijakan benar-benar berjalan.
Apa yang Bisa Dipantau ASN dan Publik Mulai Awal 2026?
Jika pemerintah memang menargetkan kajian lebih kuat setelah kuartal I, publik dapat memantau beberapa sinyal kunci pada awal hingga pertengahan 2026. Setidaknya ada tiga hal yang biasanya menjadi penanda:
- Pernyataan resmi pemerintah setelah pembacaan realisasi ekonomi kuartal I—biasanya menyangkut penerimaan negara,
inflasi, dan ruang belanja. - Proyeksi kebijakan belanja pegawai dalam pembahasan anggaran dan dokumen pelaksanaan yang relevan.
Bila kenaikan gaji menjadi keputusan, jejaknya akan muncul melalui kebijakan resmi dan perhitungan anggaran. - Koordinasi lintas kementerian—terutama Kemenkeu dan KemenPAN-RB—yang dapat mengarah pada skema implementasi,
sasaran prioritas, dan waktu pemberlakuan.
Isu kenaikan gaji sering memunculkan spekulasi, padahal keputusan final biasanya melalui proses kajian fiskal dan administrasi yang ketat.
Masih Dalam Tahap Kajian, Keputusan Diproyeksikan Menguat di Triwulan II
Dari rangkaian pernyataan yang muncul, garis besarnya jelas: pemerintah belum mengunci keputusan kenaikan gaji ASN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih menunggu pembacaan kuartal I untuk memastikan arah ekonomi dan kesiapan fiskal, lalu mendorong pembahasan lebih mendalam pada triwulan II.
Sementara itu, dokumen pemutakhiran RKP 2025 memang memuat agenda kenaikan gaji sebagai bagian dari program percepatan hasil, tetapi statusnya tetap perlu diturunkan ke langkah kebijakan anggaran dan regulasi teknis. Bagi ASN dan publik, situasi ini berarti satu hal: peluang masih ada, namun kepastian baru lahir setelah pemerintah menyelesaikan kajian dan menetapkan keputusan resmi.
