Belibis.com – Mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Dr. Hassan Wirajuda, meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak tergesa-gesa dalam menilai pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurutnya, proses yang bertujuan untuk mencari solusi bagi permasalahan Palestina, khususnya di Gaza, masih berada di tahap sangat awal dan membutuhkan pemahaman informasi yang utuh.
Pernyataan ini disampaikan Hasan Wirajuda usai menghadiri pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Rabu (4/3/2026) sore. Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut dihadiri oleh sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri untuk mendapatkan pembaruan informasi, terutama mengenai aspek-aspek krusial politik luar negeri Indonesia, dengan fokus utama pada keterlibatan negara dalam Board of Peace.
Hasan menjelaskan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP bukanlah keputusan yang diambil secara terburu-buru. Indonesia telah melalui serangkaian konsultasi strategis dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.
"Kami mendapat banyak informasi mengenai Board of Peace. Kita ikut serta setelah melalui dua rangkaian konsultasi erat," ujar Hasan.
Konsultasi tahap pertama dilakukan di New York, di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB pada akhir tahun sebelumnya. Tahap kedua melibatkan konsultasi intensif dengan tujuh negara Islam lainnya sebelum Indonesia resmi memutuskan bergabung. Langkah ini sangat krusial, sebab kini total delapan negara mayoritas Islam telah bersatu dalam badan tersebut.
Kekuatan Penyeimbang Melawan Dominasi
Hasan Wirajuda menekankan pentingnya kehadiran delapan negara tersebut sebagai kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace. Kekhawatiran publik mengenai potensi dominasi peran AS di bawah Donald Trump, yang dikhawatirkan tidak terkontrol, dapat diatasi melalui koordinasi strategis kelompok delapan negara ini.
"Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini," tegasnya.
Mengenai polemik kontribusi dana, Hasan menegaskan bahwa sejauh ini belum ada keputusan final mengenai waktu maupun besaran sumbangan yang akan diberikan Indonesia. Ia memastikan bahwa jika kontribusi tersebut direalisasikan, dana tersebut akan diarahkan murni sebagai bantuan nyata untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina di Gaza, bukan untuk operasional badan perdamaian. Ini merupakan wujud nyata kepedulian Indonesia terhadap krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Solusi Damai di Luar Kerangka PBB
Salah satu kritik tajam yang dilayangkan publik adalah BoP dibentuk di luar kerangka resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menanggapi hal ini, Hasan Wirajuda mengingatkan bahwa sejarah diplomasi internasional dipenuhi dengan proses resolusi konflik yang berhasil, meskipun dilakukan di luar forum formal PBB.
Ia memberikan contoh pengalaman bersejarah Indonesia sendiri. Saat perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, proses tersebut secara substansial melibatkan tekanan dari Amerika Serikat, termasuk ancaman pencabutan bantuan ekonomi Marshall Plan terhadap Belanda, yang akhirnya mendorong tercapainya kesepakatan.
Contoh lain adalah perjuangan pengembalian Irian Barat. Proses mediasi penting justru dilakukan oleh diplomat senior AS, Ellsworth Bunker, yang menghasilkan Perjanjian New York. PBB baru berperan dalam administrasi pasca-kesepakatan.
"Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif sepanjang itu menghasilkan," jelas Hasan.
Terakhir, Hasan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menjamin bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengevaluasi dan memutuskan kelanjutan keterlibatannya dalam BoP. Keputusan untuk tetap bergabung atau menarik diri akan bergantung pada perkembangan proses dan kesesuaiannya dengan tujuan utama, yaitu membantu rakyat Palestina.
Ia juga menyoroti dampak positif awal dari inisiatif ini, yang setidaknya telah berkontribusi pada jeda konflik di Gaza dan terbukanya kembali jalur perbatasan Rafah, memungkinkan bantuan kemanusiaan mengalir. Mengingat proses BoP masih sangat awal, ia mengimbau publik untuk tidak tergesa-gesa dalam memberikan penilaian tanpa memiliki informasi yang lengkap dan utuh.
