Belibis.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi memperkuat kemitraan strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya masif mendukung dan mengamankan pelaksanaan program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan. Sinergi lintas institusi ini ditujukan untuk mengakselerasi pembangunan sektor maritim sekaligus memperkokoh fondasi ketahanan pangan nasional.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga tinggi negara ini dilaksanakan di Cilangkap. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan kunci utama agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, khususnya dalam mewujudkan konsep Ekonomi Biru.
"Ekonomi Biru yang menjadi agenda utama kami menempatkan ekologi sebagai panglima dalam setiap kebijakan. Untuk memastikan hal ini berjalan di lapangan, KKP sangat memerlukan dukungan pengamanan, pendampingan teknis, dan kemampuan logistik yang dimiliki oleh TNI," ujar Trenggono. Dukungan TNI dianggap krusial agar program-program KKP bisa dieksekusi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
Pada tahun 2026, KKP mengemban sejumlah program ambisius di bawah mandat Presiden RI Prabowo Subianto. Program-program tersebut meliputi pembangunan 1.100 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), revitalisasi area tambak budidaya di wilayah Pantura Jawa, pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi modern, pelaksanaan budidaya tematik di 500 kabupaten/kota, upaya swasembada garam, hingga modernisasi armada kapal perikanan. Seluruh inisiatif ini sangat selaras dengan peran strategis TNI dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah produksi pangan laut serta menjamin kelancaran rantai distribusi hasil perikanan ke seluruh pelosok negeri.
Lebih dari sekadar pengamanan, Trenggono menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencakup aspek pendampingan teknis, pemanfaatan bersama sarana dan prasarana, pengawasan sumber daya kelautan guna mencegah praktik ilegal, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kedua belah pihak. "Dengan keterlibatan aktif TNI, kami sangat optimistis bahwa kedaulatan pangan berbasis kelautan dan perikanan dapat terwujud, seraya meningkatkan taraf hidup nelayan dan komunitas pesisir," tegasnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan kesiapan penuh organisasinya untuk mengawal dan mendukung keberlanjutan program-program prioritas KKP. Menurut Jenderal Agus, program yang disampaikan Menteri Trenggono memiliki kesesuaian struktural dan komitmen dengan organisasi TNI yang memiliki satuan tersebar luas, khususnya di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan sektor perikanan dan kelautan.
"Program yang disampaikan oleh Bapak Menteri ini sangat fundamental dan kami siap mendukung agar bisa berjalan secara berkesinambungan," kata Agus. Ia mencontohkan bagaimana keberadaan satuan TNI di kawasan pesisir, termasuk di Pantai Selatan, kini diarahkan untuk turut serta dalam kegiatan produktif yang sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Panglima TNI juga memaparkan rencana strategis penambahan 150 batalion TNI pada tahun ini. Penempatan batalion-batalion baru tersebut akan disesuaikan dengan arahan strategis Presiden, tujuannya adalah memberikan dukungan nyata terhadap kementerian dan lembaga terkait, termasuk KKP. Sinergi yang erat ini dinilai akan mempercepat pencapaian target pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus berfungsi sebagai benteng pertahanan untuk menjaga sumber daya nasional agar tidak dimanfaatkan secara ilegal oleh pihak asing maupun pihak lain yang tidak bertanggung jawab. "Dengan sinergitas ini, target yang ditetapkan oleh Bapak Menteri akan tercapai lebih cepat. Kami siap mendukung penuh," pungkas Jenderal Agus.
